POLITIK UANG DALAM PILKADA 2024: MENGANCAM INTEGRITAS DEMOKRASI

 

Politik Uang dalam Pilkada 2024: Mengancam Integritas Demokrasi

Pemilu kepala daerah (Pilkada) 2024 baru saja selesai digelar, namun praktik politik uang atau money politics masih menjadi isu hangat yang mewarnai jalannya proses demokrasi di Indonesia. Meskipun telah ada upaya pemberantasan dari pihak berwenang, fenomena politik uang tetap sulit diberantas dan menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas demokrasi di tanah air.

Politik Uang yang Terjadi di Pilkada 2024

Praktik politik uang terlihat jelas dalam banyak pilkada yang berlangsung, dengan calon-calon kepala daerah atau pihak yang mendukungnya melakukan pembagian uang, sembako, atau hadiah lainnya sebagai iming-iming agar masyarakat memilih mereka. Hal ini dilakukan untuk memenangkan suara dengan cara yang tidak adil, mengingat pemilih bisa terpengaruh oleh materi tanpa mempertimbangkan kapasitas calon yang lebih jauh. Beberapa laporan menunjukkan adanya distribusi uang tunai menjelang hari pemungutan suara yang mengarah pada bentuk buying votes, atau membeli suara pemilih​.

Dampak Politik Uang Terhadap Demokrasi

Politik uang memiliki dampak merugikan terhadap demokrasi, karena mengubah hak suara rakyat menjadi barang dagangan yang bisa dibeli. Dalam jangka panjang, ini dapat merusak integritas pemilu dan memperlemah sistem pemerintahan. Para calon yang terpilih melalui cara-cara seperti ini cenderung lebih mengutamakan pemenuhan janji materi daripada pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, politik uang sering kali menyebabkan munculnya calon-calon yang tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk memimpin​.

Tantangan dalam Memberantas Politik Uang

Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) telah berusaha keras untuk menanggulangi praktik ini, tantangan tetap besar. Kurangnya pendidikan politik yang memadai bagi masyarakat, serta lemahnya penegakan hukum di beberapa daerah, membuat praktik politik uang terus terjadi. Bahkan, beberapa pengamat menilai bahwa meskipun terdapat pengawasan ketat, praktik ini masih berlangsung dengan cara yang lebih tersembunyi atau menggunakan pihak ketiga untuk mendistribusikan materi​.

Upaya Pemberantasan dan Harapan ke Depan

Pemberantasan politik uang membutuhkan kerjasama antara pemerintah, lembaga pemilu, dan masyarakat. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar mereka lebih kritis terhadap calon yang hanya mengandalkan materi untuk mendapatkan suara. Di samping itu, penegakan hukum terhadap praktik politik uang juga harus lebih tegas dengan sanksi yang lebih berat.

Penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat juga menjadi kunci penting untuk menciptakan pemilih yang cerdas. Selain itu, peningkatan transparansi dalam proses kampanye dan pengawasan yang lebih ketat dari lembaga terkait sangat dibutuhkan agar politik uang tidak lagi menjadi budaya yang diterima dalam setiap pesta demokrasi.

“Pilkada harus kembali pada prinsipnya sebagai ajang untuk memilih pemimpin yang terbaik, bukan yang paling banyak memberikan materi,” ujar seorang pengamat politik. Upaya ini tentu tidak mudah, namun dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan politik uang dapat diminimalisir, dan Indonesia dapat memiliki pemimpin yang benar-benar lahir dari proses demokrasi yang bersih dan adil.

Politik uang pada Pilkada 2024 menunjukkan bahwa tantangan untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia masih sangat besar. Diperlukan kerjasama antara masyarakat, lembaga negara, dan para calon pemimpin untuk memastikan bahwa proses pemilihan tetap berjalan dengan adil dan jujur.

Sumber : Okezone News, Sindo News

By : Neilul Author