PPN Naik 12% Kini Pemerintah Batasi Kenaikan PPN Hanya untuk Barang Mewah

 Pemerintah Indonesia telah resmi mengumumkan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen hanya akan dikenakan pada barang dan jasa mewah. Keputusan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers yang berlangsung pada 31 Desember 2024. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat serta memberikan keadilan sosial.

Kenaikan PPN Hanya untuk Barang Mewah: Kenaikan tarif PPN ini hanya berlaku untuk barang dan jasa yang tergolong mewah, seperti pesawat jet pribadi, kapal pesiar, dan rumah mewah. Barang-barang ini sebelumnya sudah dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)

Masa Transisi: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan akan ada masa transisi selama satu bulan untuk penerapan tarif baru ini, memberikan waktu bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk beradaptasi.

Barang Kebutuhan Pokok: Pemerintah memastikan bahwa barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, seperti beras, daging, ikan, dan jasa pendidikan, tetap dikenakan tarif PPN sebesar 0 persen.

Respons Terhadap Aspirasi Rakyat: Keputusan ini dianggap sebagai respons terhadap aspirasi masyarakat dan hasil pertemuan antara perwakilan DPR RI dengan Presiden 7. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil

Beberapa pihak menyambut baik keputusan ini. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, mengapresiasi langkah tersebut sebagai keputusan bijak yang melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi 6. Ekonom juga menilai bahwa meski harga barang sudah terlanjur naik akibat rencana kenaikan pajak yang diumumkan sebelumnya, kebijakan ini tetap positif bagi perekonomian. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa meskipun kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang mewah, dampaknya terhadap kelas menengah tetap ada karena harga barang-barang lain mungkin akan terpengaruh oleh perubahan kebijakan pajak ini  

Dengan menetapkan kenaikan PPN hanya untuk barang dan jasa mewah, pemerintah berusaha menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan pro-rakyat. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan pendapatan negara dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global saat ini.